SERAH TERIMA JABATAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN BAKUNG

Pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011 bertempat di Aula UTPD Pendidikan Kecamatan Bakung telah dilaksanakan kegiatan serah terima Jabatan Kepala Sekolah .

Kegiatan serah terima ini menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Nomor : 820/31/409.205/2011 tentang Pengangkatan jabatan Kepala Sekolah SD Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
Acara dihadiri oleh Kepala UPTD Pendidikan, Kapolsek, Pengawas TK/SD, Kepal a Sekolah se-Kecamatan Bakung.
Adapun kegiatan serah terima jabatan tersebut terbagi :
1.Mutasi Kepala Sekolah : 4 orang
2.Promosi Kepala Sekolah : 2 orang.
Pejabat yang dimutasi dan promosi anatara lain
1.Susilo Hadi, S.Pd dari SDN Tumpakoyot 02 ke SDN Bakung 01 (mutasi)
2.Suronto, S.Pd dari Pulerejo 1 ke SDN Tumpakoyot 02 (Mutasi)
3.Muhyidin, S.Pd dari SDN Bululawang 01 ke SDN Pulerejo 01 (Mutasi)
4.T. Sucipto dari SDN Sidomulyo 01 ke SDN Tumpakkepuh 01 (Promosi)
5.Sukesi, S.Pd dari SDN Bakung 01 ke SDN Bululawang 01 (Promosi)
6.Suarman, S.Pd dari Tumpakkepuh 03 ke SDN Sidomulyo 01
Dalam sambutannya Kepala UPTD Pendidikan menyampaikan beberapa hal antara lain :
~ Jabatan merupakan amanah dan penghargaan pemerintah yang harus dipegang teguh bukan sebatas Prestise pelengkap kesombongan semata. Jabatan harus dipertanggung jawabkan dalam melaksanakan tugas yang diemban. Ketika seorang dipercaya untuk memangku jabatan secara otomatis akan menjadi publik figur di tempat tugasnya. Oleh karena itu harus ada perubahan positif dari yang bersangkutan mulai yang terkcil misalnya cara berpakaian, penampilan dan kinerja ini selalu menjadi tauladan msyarakat di sekitar. Tanpa adanya perubahan positif maka sumpah jabatan yang diucapkan akan menjadi bomerang dalam kehidupannya.
~ Mutasi adalah hal yang wajar jangan ditanggapi secara berlebihan tidak perlu menilai negatif bahwa mutasi merupakan hukuman, , kebencian, bukan itu tetapi mutasi lebih cenderung pada penyegaran, tenaga dan potensinya dibutuhkan ditempat yang baru .
~ Serah terima merupakan proses legal bagi pejabat lama menyerahkan dokumen atau memori ke pejabat baru untuk mengetahui tentang segala sesuatunya yang akan menjadi pijakan pejabat baru untuk melanjutkan dan menyempurnakan program ke depan sehingga tidak terputus.
Selanjutnya setelah diadakan serah terima ini maka pejabat Kepala Sekolah yang dimutasi dan Promosi segera melaksanakan tugas di lembaga SDN masing-masing karena tidak lama lagi ada hajat Nasional yaitu Ujian Nasinal (UNAS), segera mengkonisikan dirinya dengan lingkungan yang baru menysuaikan diri secara arif melangkah pasti demi Peningkatan mutu Pendidikan di Kecamatn Bakung.

Berkaitan dengan UNAS Kepala UPTD Pendidikan Bakung berpesan untuk melaksanakan UNAS secara sungguh-sungguh penuh tanggung jawab dari semua elemen yang bertugas, sehngga dapat Lancar, Tertib, Aman dan mendapatkan hasil yang terbaik tanpa diciderai oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang akan mengakibatkan UNAS Hitam kersama dengan Polsek yang harmonis sebagai pengenadali kamanan.



Baca Selengkapnya..

PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN 2011

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah.
Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut :
1.Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digunakan untuk SD adalah 1 (satu) buku yaitu Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 (dua) buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan. Jika buku dimaksud belum ada di sekolah/belum mencukupi sebanyak siswa, maka sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari Pemerintah Daerah, maka sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.
2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkenaan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk foto copy, konsumsi panitia dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedian, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, foto copy, membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pedaftaran mengikuti lomba);
4.Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopy/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari disekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu : listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jia sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
8. Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
9. Pengembalian profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibak/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
10. Pembelian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa masing-masing maksimum 1 (satu) unit dalam satu tahun anggaran;
13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik peralatan UKS dan mebeler sekolah.


Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS digunakan juga untuk :
1. Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan proses belajar mengajar, meliputi kegiatan :
a. Supervisi oleh Kepala sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp. 150.000,-/bulan.
b. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal sebesar Rp. 150.000,-/bulan
c. Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan rata-rata maksimal sebesar Rp. 150.000,-/ bulan tetapi secara proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya.
d. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing diberikan maksimal sebesar Rp. 150.000,-/ bulan.
e. Kegiatan administrasi Ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp. 100.000,-/ bulan.
f. Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh pengelola TKB Mandiri diberikan maksimal sebesar Rp. 150.000,-/ bulan
2. Biaya transportasi Guru Bina dan Guru Pamong dari SMP Induk ke TKB dan sebaliknya disesuaikan dengan kondisi geografis dan sarana transportasi yaitu :
a. Transportasi Guru Bina ke TKB.
b. Tranportasi Guru Pamong ke Sekolah Induk.
c. Transportasi Pengelola TKB Mandiri ke Sekolah Induk dalam rangka koordinasi, konsultasi dan pelaporan.

Dalam hal penggunaan dana BOS di sekolah, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar 20 %. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta;
5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyeenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya;
6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjrn Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada triwulan berikutnya;
7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada teriwulan berjalan menjadi hak milik sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah.
Larangan Penggunaan Dana BOS :
1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan lain yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya : studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota /Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonur dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga diluar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.
Baca Selengkapnya..